JENIS-JENIS SUNGAI

A. PENGERTIAN SUNGAI

Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Arus air di bagian hulu sungai (umumnya terletak di daerah pegunungan) biasanya lebih deras dibandingkan dengan arus sungai di bagian hilir. Aliran sungai seringkali berliku-liku karena terjadinya proses pengikisan dan pengendapan di sepanjang sungai. Sungai merupakan jalan air alami. mengalir menuju Samudera, Danau atau laut, atau ke sungai yang lain. Sungai juga salah satu bagian dari siklus hidrologi.

Dengan melalui Sungai merupakan cara yang biasa bagi air hujan yang turun di daratan untuk mengalir ke laut atau tampungan air yang besar seperti danau. 

Air dalam Sungai umumnya terkumpul dari presipitasi, seperti hujan,embun, mata air, limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu air sungai juga berasal dari lelehan es / salju.

Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya berbatasan dengan saluran dengan dasar dan tebing di sebelah kiri dan kanan. Penghujung sungai di mana sungai bertemu laut dikenali sebagai muara sungai.

B. PROSES TERBENTUKNYA SUNGAI

Air yang berada di permukaan daratan, baik air hujan, mata air, maupun cairan gletser, akan mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. Mula-mula saluran yang dilalui ini relatif sempit dan pendek. Namun, secara proses alamiah aliran ini mengikis daerah-daerah yang dilaluinya. Akibatnya, saluran ini semakin lama semakin lebar dan panjang, dan terbentuklah sungai.

C. JENIS-JENIS SUNGAI

• BERDASARKAN SUMBER AIR

1) Sungai Hujan, adalah sungai yang airnya berasal dari air hujan atau sumber mata air. Contohnya adalah sungai-sungai yang ada di pulau Jawa dan Nusa Tenggara.

2) Sungai Gletser, adalah sungai yang airnya berasal dari pencairan es.Contoh sungai yang airnya benar-benar murni berasal dari pencairan es saja (ansich) boleh dikatakan tidak ada, namun pada bagian hulu sungai Gangga di India (yang berhulu di Peg.Himalaya) dan hulu sungai Phein di Jerman (yang berhulu di Pegunungan Alpen) dapat  dikatakan sebagai contoh jenis sungai ini.

3) Sungai Campuran, adalah sungai yang airnya berasal dari pencairan es (gletser), dari hujan, dan dari sumber mata air. Contoh sungai jenis ini adalah sungai Digul dan sungai Mamberamo di Papua (Irian Jaya).

• BERDASARKAN DEBIT AIR (VOLUME AIR)

- Sungai Permanen, adalah sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Contoh sungai jenis ini adalah sungai Kapuas, Kahayan, Barito dan Mahakam di  Kalimantan. Sungai Musi, Batanghari dan Indragiri di Sumatera.
- Sungai Periodik, adalah sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya kecil. Contoh sungai jenis ini banyak terdapat di pulau Jawa misalnya sungai Bengawan Solo, dan sungai Opak di Jawa Tengah. Sungai Progo dan sungai Code di Daerah Istimewa Yogyakarta serta sungai Brantas di Jawa Timur.
 
- Sungai Episodik, adalah sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan pada musim hujan airnya banyak. Contoh sungai jenis ini adalah sungai Kalada di pulau Sumba.

- Sungai Ephemeral, adalah sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan. Pada hakekatnya sungai jenis ini hampir sama dengan jenis episodik, hanya saja pada musim hujan sungai jenis ini airnya belum tentu banyak 

• BERDASARKAN ASAL KEJADIAN (GENETIKA)

a. Sungai Konsekuen, adalah sungai yang airnya mengalir mengikuti arah lereng awal.
b. Sungai Subsekuen atau strike valley adalah sungai yang aliran airnya mengikut strike batuan.
c. Sungai Obsekuen, adalah sungai yang aliran airnya berlawanan arah dengan sungai konsekuen atau berlawanan arah dengan kemiringan lapisan batuan serta bermuara di sungai subsekuen.
d. Sungai Resekuen, adalah sungai yang airnya mengalir mengikuti arahkemiringan lapisan batuan dan bermuara di sungai subsekuen.
e. Sungai Insekuen, adalah sungai yang mengalir tanpa dikontrol oleh litolo mau pun struktur geologi.

• BERDASARKAN STRUKTUR GEOLOGI

• Sungai Anteseden adalah sungai yang tetap mempertahankan arah aliran airnya walau pun ada struktur geologi (batuan) yang melintang.Hal ini terjadi karena kekuatan arusnya, sehingga mampu menembus batuan yang merintanginya.

• Sungai Superposed, adalah sungai yang melintang, struktur dan prosesnya dibimbing oleh lapisan batuan yang menutupinya.

• BERDASARKAN POLA ALIRAN

 

1. Radial atau menjari, jenis ini dibedakan menjadi dua yaitu:

• Radial sentrifugal, adalah pola aliran yang menyebar meninggalkan pusatnya. Pola aliran ini terdapat di daerah gunung yang berbentuk kerucut.
  

• Radial sentripetal, adalah pola aliran yang mengumpul menuju ke pusat. Pola ini terdapat di daerah basin (cekungan).
  

2. Dendritik, adalah pola aliran yang tidak teratur. Pola alirannya seperti pohon, di mana sungai  induk memperoleh aliran dari anak sungainya. Jenis ini biasanya terdapat di daerah datar atau daerah dataran pantai. 3. Trellis, adalah pola aliran yang menyirip seperti daun.
4. Rektangular, adalah pola aliran yang membentuk sudut siku-siku atau hampir siku-siku 90°.5. Pinate, adalah pola aliran di mana muara-muara anak sungainya membentuk sudut lancip.
6. Anular, adalah pola aliran sungai yang membentuk lingkaran.

BADAN-BADAN KERJASAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL

Badan Kerjasama Antarnegara Di Bidang Ekonomi

Badan negara dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang berdasarkan suatu perjanjuan, kriteria, dan tujuan tertentu.

a.        Badan Kerjasama Regional

1.       ASEAN

Dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Negara-negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura. Filiphina, dan Thailand. Tujuan berdirinya ASEAN adalah mengadakan kerjasama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya antarnegara-negara ASEAN itu sendiri. kerjasama ASEAN semakin berkembang setelah para pemimpinnya sepakat membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) dalam waktu 15 tahun (2008)

2.       AFTA (Asean Free Trade Area)

adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN yang bertujuan menciptakan area perdagangan bebas di kawasan ASEAN. AFTA dibentuk pada bulan Januari 1992. Pembentukan AFTA bertujuan untuk mrningkatkan spesialisasi di negara anggota ASEAN, meningkatkan kegiatan ekspor dan impor, serta meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Konsep AFTA adalah penurunan tarif perdagangan antarnegara ASEAN sehingga menurunkan biaya ekonomi.

3.       SAARC (South Association for regional cooperation)

Adalah ebntuk kerjasama yang beranggotakan negara di kawasan Asia Selatan. Kerjasama ini di bentuk pada tanggal 8 Desember 1985 yang diprakarsai negara Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. SAARC bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Selatan.

4.       APEC (Asia pasific economic cooperation)

Adalah bentuk kerjasama yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Aggota APEC meliputi negara-negara di Benua Asia, Australia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Pembentukan APEC terjadi pada bulan November 1989di Canberra, Australia. APEc bertujuan untuk menjalin kerjasama dibidang perdagangan, investasi, dan pariwisata; memperkuat perdagangan internasional negara-negara di Asia Pasifik dan negara lain; mengurangi hambatan perdagangan internasional; serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

5.       Uni Eropa/European Union (UE)

Adalah organisasi kerjasama ekonomi dan sosial yang beranggotakan negara-negara di Eropa. Uni Eropa dibentuk pada tahun 1957 di Roma, Italia. Berdasarkan kesepakatan Traktat Roma. Tujuan Uni Eropa adalah menghilangkan hambatan perdagangan bebas; memajukan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Eropa; melakukan mobilisasi ekonomi; menyatukan perekonomian ke wilayah pemasaran bersama; serta meningkatkan daya saing negara-negara anggota Uni Eropa terhadap perekonomian Internasional.

B.      Kerjasama Internasional

Merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara di dunia dan tidak dibatasi oleh kawasan tertentu

1.       Bank Dunia

Didirikan atas dasar kesepakatan konferensi bretoon woods tanggal 27 Desember 1945. Bank dunia mulai beroperasi pada tanggal 25 Juni 1946 dengan tugasnya membantu negara-negara yang rusak akibat perang. Bank dunia memiliki tujuan antara lain:

·         Memberikan bantuan perbaikan dan pembangunan negara anggota

·         Mempromosikan penanaman modal swasta asing melalui pemberian pinjaman berkaitan penanaman modal swasta

·         Memproklamasikan pinjaman jangka panjang dalam perdagangan antarnegara dan menyeleksi program-program penting berkaitan dengan penanaman modal swasta

Pada pelaksanaan programnya, bank dunia dibantu oleh beberapa lembaga keuangan lainnya sebagai berikut:

a)      IBRD

Berdiri pada tanggal 27 desember 1945 dan mulai beroperasi pada 6 juni 1946. IBRD bertujuan membantu perbaikan dan pembangunan negara-negara anggota melalui penanaman modal produktif; mendukung penanaman modal swasta bagi negara berkembang; meningkatkan perdagangan antarnegara dan memelihara kondisi neraca pembayara; mengatur dan menjamin pinjaman agar tepat sasaran dan tepat guna, serta menuntun operasional pinjaman dengan memerhatikan faktor penanaman modal.

b)      IDA

Berdiri pada 15 september 1960. Lembaga dunia ini menangani masalah pembangunan dan kemajuan negara-negara berkembang

c)       IFC

Berdiri pada tahun 1956. IFC bertujuan untuk membiayai kegiatan penanaman modal swasta di negara berkembang; membantu perusahaan swasta mengalokasikan dana dipasar uang dunia; serta menyediakan bantuan teknik dan analisis bagian dunia usaha dan pemerintah

d)      MIGA

Berdiri pada tahun 1985 yang memberikan jaminan dan mempromosikan penanaman modal langsung kepada negara-negara berkembang

e)      ICSID

Dibentuk pada tanggal 1966. Lembaga ini bertugas untuk menyelesaikan perselisihan investasi atau penanaman modal antara pemerintah dan negara asing.

2.       IMF (Intenational monetary fund)

Didirikan  berdasarkan konferensi bretton woods, di new hampshare, amerika serikat yang berlangsung 1-22 juli 1944. Pembentukan ini dimaksudkanuntuk menata pembayaran internasional yang kacau akiat perang. Lembaga ini memberikan pinjaman dana untuk membantu masalah keuangan suatu negara.

Tujuan dibentuknya IMF:

·         Memajukan kerjasama moneter internasional

·         Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perdagangan antarnegara

·         Memelihara kestabilan perdagangan antarnegara

·         Menjaga perjanjian dan menghindari persaingan perdagangan yang tidak sehat

·         Menciptakan sistem pembayaran yang lancar dalam perdagangan antarnegara

·         Mengurangi hambatan perdagangan negara

·         Memberikan keyakinan kepada negara anggota melalui persediaan sumber dana.

3.       ADB (asian development bank)

Berdiri pada tahun 1966 bertujuan mendukung perkembangan sosial dan ekonomi di kawasan asia dan Pasifik dan memberikan bantuan kepada negara Asia yang sedang melaksanankan pembangunan

Fungsi:

·         Memberikan pinjaman dan modal untuk kemajuan ekonomi dan sosial

·         Memberikan bantuan teknik dan jasa konsultan pembangunan

·         Mendorong penanaman modal swasta dan modal pelaksanaan pembangunan

·         Menanggapi permintaan bantuan dari negara anggota

4.       Ecosoc (economic and social council)

Badan dunia yang menangani masalah ekonomi dan sosial. Pertama kali melakukan pertemuan 23 januaei 1946 di Londong, Inggris.

Tugas:

·         Mengkoordinasi kegiatan ekonomi dan sosial PBB

·         Menampung isu-isu tentang hak asasi manusia (HAM)

·         Memfasilitasi kerjasama budaya dan pendidikan internasional

Badan-badan khusus yang membantu menjalankan tugasnya:

·         WHO (World health organization)

Berdiri pada 7 april 1948 bertindak sebagai koordinasi kesehatan internasional yang bermarkas di Geneva, Swiss.

·         ILO (international labour organization)

Berdiri pada 11 april 1919 di bentuk LBB melalui Traktat Versailes (Treaty of Versailes)

Tujuan:

-          Mewujudkan perdamaian dan terciptanya keadilan sosial

-          Meningkatkan kesejahteraan buruh

-          Memperjuangkan standar hidup layak

-          Menciptakan kestabilan ekonomi dan sosial.

·         FAO (Food Agricultural organization)

Badan khusus yang menangani masalah ketersediaan pangan dan pertanian dunia, berdiri pada 26 oktober 1945. Tujuannya meningkatkan dan memajukan kualitas bahan makanan, mengurangi kelaparan, dan mempromosikan kegiatan pembangunan di pedesaan.

·         UNESCO (united nations education scientific and cultural organization)

Badan dunia yang khusus menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Bertugas untuk melakukan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dlam rangka penegakan hukum, penegakan HAM, dan penegakan keadilan.

5.       UNIDO (united nations industial development organization)

Badan dunia yang menangani masalah pembangunan industru di negara-negara berkembang yang akan  memberi bantuan tekhnis, program latihan, penelitian, dan menyediakan informasi. Berdiri pada tanggal 24 juli 1967

6.       OPEC (organization of the petroleum exporting countries)

Badan usaha yang beranggotakan negara-negara pengekspor minyak. Berdiri pada 14 september 1960 di Baghdad, Irak. Pada 1 september 1965 kantor sekreteriat di pindah ke Vienna, Austria.

Tujuan OPEC:

·         Mengatur produksi dan pemasaran minyak untuk menghindari dari persaingan tidak sehat

·         Memelihara kestabilan harga minyak mentah dunia

·         Menginfestasikan produksi minyak mentah dunia dalam upaya memenuhi kebutuhan dunia.

7.       WTO (world trade organization)

Di bentuk pada 1 januari 1995 di Ganeva, Swiss. Dibentuk untuk menggantikan GAAT (General agreement on tariff and trade). Tujuan WTO dibentuk untuk mengurusi masalah perdagangan antarnegara

Tugas WTO:

·         Memantau penyelanggaraan perdagangan antarnegara

·         Mengevolusi kebijakan perdagangan nasional negara anggota

·         Menjadi forum negosiasi perdagangan dan menangani perselisihan perdagangan antarnegara

·         Memberikan bantuan teknik dan pelatihan bagi negara-negara berkembang

8.       OECD (Organization for economic coorperation and development)

Berdiri pada tahun 1961. Bergerak di bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan yang bertujuan membentuk kerjasama ekonomi antarnegara anggota.

9.       UNDP (united nations development programme)

Berdiri pada November 1945. Badan dunia dibawah PBB yang tugasnya memberikan sumbangan untuk membiayai program pembangunan negara-negara berkembang.

Masa Pemerintahan Demokrasi Liberal di Indonesia

A. Latar Belakang

Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer yang Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut Masa demokrasi Liberal. Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang – undang Dasar Sementara tahun 1950 yang juga bernafaskan liberal. Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai – partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multi partai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan sistem multi partai yang dianut, maka partai –partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 – 1959.

B. Pelaksanaan Pemerintahan

Bidang Politik
Kurun waktu antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun ( 1950 -1955 ) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Adapun susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan pada masa demokrasi liberal, sebagai berikut. 

1. KABINET NATSIR (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri. Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet ini pun sesungguhnya merupakan kabinet yang kuat pormasinya di mana tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX,Mr.Asaat,Ir.Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo

Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:
1.     Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2.     Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3.      Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
4.      Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
5.      Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.
Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).
Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.
Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Natsir yaitu berhasil melangsungkan perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.
Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

2. KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)

Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur. Hampir satu bulan beliau berusaha membentuk kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Namun usahanya itu mengalami kegagalan, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret-18 April 1951).
Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro ( PNI ) dan Soekiman Wijosandjojo ( Masyumi ) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman ( Masyumi )- Soewirjo ( PNI ) yang dipimpin oleh Soekiman.

Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah:
1.      Menjamin keamanan dan ketentraman
2.     Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
3.      Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4.      Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
5. Di bidang hukum, menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama,penetapan upah minimum,dan penyelesaian pertikaian buruh.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Soekiman yaitu tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.
Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.
Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
Masalah Irian barat belum juga teratasi.
Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

C. KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto ( PNI ) dan Prawoto Mangkusasmito ( M asyumi ) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo,sehingga bernama kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.
Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:
1.      Program dalam negeri      : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.
2.      Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Kabinet ini tidak mempunyai prestasi yang bagus, justru sebaliknya banyak sekali kendala yang muncul antara lain sebagai berikut.
Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.
Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanana di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak. Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.
Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).

Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

D. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet keempat adalah kabinet Ali Sastroamidjojo,yang terbentuk pada tanggal 31 juli 1953. betapapun kabinet ini tanpa dukungan masyumi, namun kabinet Ali ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (partai Indonesia Raya PIR).
Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah:
1.     Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
2.     Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3.     Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
4.     Penyelesaian Pertikaian politik.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I yaitu.
Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
Konferensi asia afrika I ini disenggarakan di bandung pada tanggal 18-24 April 1955.konferensi dihadiri oleh 29 negara – negara Asia – Afrika,terdiri 5 negara pengundang dan 24 negara yang diundang. KAA I itu ternyata memilikipengaruh dan arti penting dagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa – bangsa Asia – Afrika dan juga membawa akibat yang lain, seperti :
a. Berkurangnya ketegangan dunia.
b. Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik rasdiskriminasi di negaranya.
c. Belanda mulai repot menghadapi blok afro- asia di PBB, karena belanda masih bertahan di Irian Barat.
Konferensi Asia – Afrika I ini menghasikan beberapa kesepakatan yaitu : Basic peper on Racial Discrimination dan basic peper on Radio Activity. Kesepakatan yang lain terkenal dengan dasa sila bandung, dengan terlaksananya Konferensi Asia Afrika I merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa indonesia.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.
Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.
Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

E. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi.
Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:
1.      Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2.      Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
3.      Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
4.      Perjuangan pengembalian Irian Barat
5.      Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu.
Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.
Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.
Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955, yang mana menjadi penyebab kegagalan dari kabinet Ali dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan.
Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.
F. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Ali Sastroamijoyo kembali diserahi mandate untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.
Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah:
Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut.
1.      Perjuangan pengembalian Irian Barat
2.     Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
3.      Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
4.      Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
5.     Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
Selain itu program pokoknya adalah,
·        Pembatalan KMB,
·        Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif,
·        Melaksanakan keputusan KAA.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah kabinet ini mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.
Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.
Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.
Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.
Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.
Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

G. KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin oleh Ir. Juanda.
Program pokok dari Kabinet Djuanda adalah:
Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu :
·        Membentuk Dewan Nasional
·        Normalisasi keadaan Republik Indonesia
·        Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
·        Perjuangan pengembalian Irian Jaya
·        Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan
Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.
Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Djuanda yaitu.
Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.
Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.
Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.
Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.
Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.
Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.

Kabinet Djuanda berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

Bidang Ekonomi
Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat.
Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut.
1.      Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.
2.      Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar.
3.      Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
4.      Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.
5.      Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
6.      Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.
7.      Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.
8.      Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
9.      Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.
10. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.
Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah adalah :
1.      Mengurangi jumlah uang yang beredar
2.      Mengatasi Kenaikan biaya hidup.
Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah :
1.Pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI MASALAH EKONOMI MASA LIBERAL

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.
1.     Gunting Syafruddin
Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.
Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950
Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.
Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

2.     Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya :
Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :
Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampaknya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

3.     Nasionalisasi De Javasche Bank
Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredi tharus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.
Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis.
Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

4.     Sistem Ekonomi Ali-Baba
Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (mentri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah
·        Untuk memajukan pengusaha pribumi.
·       Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
·        Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
·        Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.
Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina.

Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba,
Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.
Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional.
Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.

Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:
Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.
Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

5.     Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi :
Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.
Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Sukarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.
Dampaknya :
Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

6.     Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.
RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :
Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

7.     Musyawarah Nasional Pembangunan
Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena :
Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.
Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

C. Kelebihan dan Kekurangan dari Pelaksanaan Demokrasi Liberal

Pada prosesnya, pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan tersendiri bila dibandingkan dengan masa-masa pemerintahan yang lain. Kelebihan tersebut, antara lain sebagai berikut.
1.Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Konferensi ini memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia internasional seperti yang telah disebutkan di atas.
2.Penyelenggaraan pemilu untuk yang pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia secara demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante).
3.Pembatalan seluruh perjanjian KMB. KMB ini dianggap sangat merugikan bangsa Indonesia sehingga pembatalannya merupakan suatu keberhasilan tersendiri.
4.Indonesia dapat mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial.
5.Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.
6.Masa ini bisa dikatakan sebagai masa paling demokratis selama republik ini berdiri. Indonesia telah mengalami enam kali pergantian kepala Negara dan beberapa kali pergantian sistem pemerintahan. Kedemokratisan masa demokrasi liberal tercermin pada banyaknya partai, aliran kebatinan, dan berbagai macam ideologi berkembang dengan pesat. Selain itu setiap partai atau individu mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, meskipun masih ada pengecualian terhadap PKI. Dimasa itu kebebasan berdemokrasi benar-benar nyata karena setiap golongan atau elemen bangsa ada perwakilan di parlemen tidak terkecuali golongan komunis.

Selain pencapaian keberhasilan tentunya kegagalan juga mengiringi. Kegagalan-kegagalan tersebut antara lain sebagai berikut.
1.Instabilitas Negara karena terlalu sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini menjadikan pemerintah tidak berjalan secara efisien sehingga perekonomian Indonesia sering jatuh dan terinflasi.
2.Timbul berbagai masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS akibat ketidakstabilan pemerintahan.
3.Sering terjadi konflik dengan pihak militer seperti pada peristwa 17 Oktober 1952.
4.Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akibat lemahnya sistem pemerintahan.
5.Sering terjadi konflik antar partai politik dalam pemerintahan untuk mendapatkan kekuasaan.
6.Praktik korupsi meluas. Pada masa ini tidak tindak pidana korupsi tidak bisa ditangani karena dari oknum partai maupun oknum pemerintahan tidak luput dari melakukan korupsi, bahkan mentri luar negri kala itu yang sekaligus sebagai arsitek demokrasi terpimpin juga melakukan korupsi.
7.Kesejahteraan rakyat terbengkalai karena pemerintah hanya terfokus pada pengembangan bidang politik bukan pada ekonomi.

D. Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

Ketegangan-ketegangan pada masa demokrasi liberal membuat situasi politik menjadi tidak menentu. Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga Negara Indinesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap.
Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Masalah utama yang dihadapi konstituante adalah tentang penetapan dasar negara. Terjadi tarik-ulur di antara golongan-golongan dalam konstituante. Sekelompok partai menghendaki agar Pancasila menjadi dasar negara, namun sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam sebagai dasar negara.

Dalam upaya mengatasi kemacetan konstituante, muncul gagasan untuk kembali ke UUD 1945 dari kalangan ABRI. Berbagai partai politik ada yang memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut., Kemudian, kabinet juga menerima gagasan kembali ke UUD 1945 pada tanggal 19 Februari 1959.
Oleh karena itu, pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan anjuran pemerintah supaya konstituante menetapkan UUD 1945 menjadi konstitusi Negara Republik Indonesia. Menanggapi itu, konstituante dapat menentukan sikap atau melakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan 3 kali dan hasilnya yaitu suara yang setuju selalu lebih banyak dari suara yang menolak kembali ke UUD 1945, tetapi anggota yang hadir selalu kurang dari dua pertiga. Hal ini menjadi masalah karena masih belum memenuhi syarat.
Dengan kegagalan konstituante mengambil suatu keputusan, maka sebagian aanggotanya menyatakan tidak akan menghadiri siding konstituante lagi. Sampai tahun 1959 Konstituante tidak pernah berhasil merumuskan UUD baru. Keadaan itu semakin mengguncang situasi politik Indonesia saat itu.
Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut.
Pembubaran Konstituante.
Berlakunya kembali UUD 1945.
Tidak berlakunya UUDS 1950.
Pembentukan MPRS dan DPAS.
Setelah keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia. Maka setelah itu dimulailah masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

GERHANA MATAHARI DAN GERHANA BULAN

Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi sebuah benda angkasa bergerak ke dlm bayangan sebuah benda angkasa lain. Istilah ini umumnya digunakan untuk gerhana matahari ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, atau gerhana bulan saat sebagian atau keseluruhan penampang Bulan tertutup oleh bayangan Bumi. Namun, gerhana juga terjadi pada fenomena lain yang

tidak berhubungan dengan Bumi atau Bulan, misalnya pada planet lain dan satelit yang dimiliki planet lain.

Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menghalangi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan berukuran lebih kecil, bulan mampu menghalangi cahaya matahari karena bulan lebih dekat dari bumi (jarak rata-rata 384.400 km) dibanding jarak matahari ke bumi (jarak rata-rata 149.680.000 km).

Gerhana matahari merupakan peristiwa jatuhnya bayang-bayang bulan ke permukaan bumi akibat terhalangnya sinar matahari menuju bumi oleh bulan. Kondisi ini terjadi jika matahari-bulan-bumi berada dalam satu garis lurus serta bulan terletak di sekitar titik potong antara bidang edar bulan mengelilingi bumi dan bidang edar bumi mengelilingi matahari.  Perubahan ukuran piringan bulan dan matahari itu terjadi akibat lintasan bumi mengelilingi matahari dan lintasan bulan mengelilingi bumi yang sama-sama berbentuk elips. Lintasan elips pulalah yang membuat jarak matahari-bumi dan jarak bulan-bumi berubah secara periodik.

Pada saat jarak matahari-bumi (aphelion) mencapai maksimum sejauh 152,1 juta kilometer, radius piringan matahari berukuran 944 detik busur (1 detik busur = 1/3.600 derajat). Adapun pada jarak terdekat bumi-matahari (perihelion) sejauh 147,1 juta km, radius piringan matahari mencapai 976 detik busur.

Sementara itu, jarak bulan-bumi pada titik terjauhnya (apogee) pada jarak 405.500 km memiliki radius piringan bulan sebesar 882 detik busur. Adapun pada titik terdekatnya antara bulan-bumi sejauh 363.300 km, radius piringan bulan mencapai 1.006 detik busur. Bayang-bayang bulan yang jatuh ke permukaan bumi memiliki dua bagian, yaitu bayangan inti (umbra) dan bayangan tambahan (penumbra). Penduduk bumi yang dilintasi wilayah umbra tidak akan melihat matahari karena seluruh sumber cahayanya ditutupi bulan. Adapun jika berada di daerah yang dilalui penumbra, mereka masih dapat melihat sebagian sinar matahari.

gerhana matahari

Gerhana matahari dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

Gerhana total

Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan Matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan Bulan. Saat itu, piringan Bulan sama besar atau lebih besar dari piringan Matahari. Ukuran piringan Matahari dan piringan Bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak Bumi-Bulan dan Bumi-Matahari.

Gerhana sebagian

Gerhana sebagian terjadi apabila piringan Bulan(saat puncak gerhana) hanya menutup sebagian dari piringan Matahari. Pada gerhana ini, selalu ada bagian dari piringan Matahari yang tidak tertutup oleh piringan Bulan.

Gerhana cincin

Gerhana cincin terjadi apabila piringan Bulan (saat puncak gerhana) hanya menutup sebagian dari piringan Matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan Bulan lebih kecil dari piringan Matahari. Sehingga ketika piringan Bulan berada di depan piringan Matahari, tidak seluruh piringan Matahari akan tertutup oleh piringan Bulan. Bagian piringan Matahari yang tidak tertutup oleh piringan Bulan, berada di sekeliling piringan Bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya.

Gerhana bulan 

Terjadi apabila bulan masuk kedalam bayangan bumi. sehingga  terhalangnya cahaya Matahari. Jika cahaya Matahari tidak bisa mencapai Bulan -- keseluruhan atau sebagian -- karena terhalang oleh Bumi (dengan kata lain Bulan berada dalam bayangan Bumi), maka peristiwa itu dinamakan gerhana bulan.  Ada dua macam bayangan: umbra (bayangan inti) dan penumbra (bayangan tambahan). Jika kita berada dalam umbra sebuah benda (misalnya umbra Bulan), maka sumber cahaya (dalam hal ini Matahari) akan tertutup keseluruhannya oleh benda tersebut. Sedangkan jika kita berada dalam penumbra, sebagian sumber cahaya masih akan terlihat. Namun demikian, saat gerhana bulan total, meski Bulan berada dalam umbra Bumi, Bulan tidak sepenuhnya gelap total karena sebagian cahaya masih bisa sampai ke permukaan Bulan oleh efek refraksi atmosfer bumi Gerhana bulan bisanya terjadi pada saat bulan purnama. Perbedaan jenis-jenis gerhana bulan tersebut terletak pada bayangan Bumi mana yang jatuh ke permukaan Bulan saat fase maksimum gerhana terjadi.

gerhana bulan

Jenis gerhana Bulan

1. Apabila seluruh Bulan berada di dalam umbra maka yang kita lihat adalah Gerhana Bulan Total (GBT).
2. Apabila sebagian Bulan berada di dalam umbra (sebagian lagi dalam penumbra) maka yang kita lihat adalah Gerhana Bulan Sebagian (GBS).
3. Apabila seluruh Bulan berada di dalam penumbra atau sebagian saja (ada bagian Bulan yang tidak mengalami gerhana) maka yang kita lihat adalah Gerhana Bulan Penumbral (GBP).

Perhatikan bahwa GBT selalu didahului dan diikuti oleh GBS dan GBP, sedang GBS selalu didahului dan diikuti oleh GBP.

B. Penyebab terjadinya gerhana Bulan

Sama dengan yang terjadi pada peristiwa gerhana Matahari, ketika Bumi berada di hadapan Matahari terbentuk bayangan Bumi yang  terdiri dari umbra dan penumbra.

Berbeda dengan ukuran umbra Bulan pada gerhana Matahari yang amat kecil dibanding ukuran Bumi, umbra Bumi pada gerhana Bulan dapat meliputi Bulan seluruhnya. Akibatnya, apabila pada gerhana Matahari kita hanya bisa menikmati GMT tidak lebih dari 8 menit, pada GBT kita bisa menikmatinya hingga lebih dari satu jam—tergantung dari seberapa dekat Bulan dari pusat umbra.
Sekitar 35% dari semua gerhana Bulan adalah GBP yang sangat sukar diamati meskipun dengan menggunakan teropong, sekitar 30% adalah GBS yang mudah diamati dengan mata telanjang, selebihnya adalah GBT yang juga mudah terlihat dengan mata telanjang. Perhatikan bahwa berbeda dengan gerhana Matahari di mana hanya kita yang berada di jalur umbra yang bisa menyaksikan GMT, pada gerhana Bulan kita semua yang mengalami malam hari saat terjadinya gerhana dapat menyaksikan GBT.